Digital Economy Policy Forum membahas ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), arus data lintas negara, pajak digital, tata kelola data, dan persaingan pasar digital yang adil.
Pemerintah perlu melindungi infrastruktur strategis dan informasi sensitif, tetapi inovasi serta perdagangan digital juga membutuhkan konektivitas internasional. Perusahaan Indonesia dapat menggunakan layanan komputasi awan dari luar negeri dan melayani pelanggan di berbagai negara ASEAN.
Kebijakan yang mendukung teknologi domestik dapat memperkuat kemampuan nasional. Namun, pembatasan yang tidak tepat berisiko meningkatkan biaya bisnis dan menghambat investasi.
Keselarasan regulasi ASEAN dan pengurangan hambatan perdagangan digital dapat membantu perusahaan Indonesia memperluas pasar. Dengan demikian, kedaulatan teknologi dapat berjalan seiring dengan keterbukaan internasional, kemitraan, dan pertumbuhan komersial.
AI untuk Semua: Mengatasi Kesenjangan Digital Indonesia
Sesi AI for All: Catalyzing Inclusive Economic Growth in Indonesia membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi, literasi digital, dan infrastruktur publik digital.
Susunan panel yang diumumkan mencakup Dandy Rafitrandi, peneliti CSIS Indonesia; Donny B.U., pendiri ICT Watch; dan Gopa Kumar T.N., CEO Protean International DMCC. Bambang Cahyo Susilo, Co-founder dan CFO Eratani, tercantum sebagai moderator.
Riset yang dikutip dalam bahan konferensi memperkirakan adopsi AI mencapai sekitar 15% pada usaha kecil Indonesia, dibandingkan 63% pada perusahaan besar. Peningkatan adopsi AI oleh usaha kecil diperkirakan berpotensi menyumbang Rp910 triliun, setara 3,8% terhadap PDB Indonesia.
AI dapat membantu UMKM mengelola persediaan, melayani pelanggan, merencanakan produksi, dan mengakses layanan keuangan. Namun, manfaatnya bergantung pada ketersediaan aplikasi yang terjangkau dan sesuai kebutuhan.
Kesenjangan perangkat, akses internet, dan keterampilan digital juga dapat membuat sebagian masyarakat tertinggal. Perempuan, pekerja muda, usaha informal, dan masyarakat di luar Jawa membutuhkan akses lebih luas terhadap pelatihan serta peluang ekonomi.
Infrastruktur publik digital dapat membantu memperluas partisipasi. Pengalaman Protean dalam sistem identitas, pensiun, dan verifikasi digital di India menunjukkan bagaimana infrastruktur tepercaya dan interoperabel dapat mendukung layanan berbagai institusi. Inisiatif pertanian berbasis AI di Ethiopia, yang menggabungkan identifikasi petani dan konsultasi dalam bahasa lokal, juga memperlihatkan manfaat teknologi yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat.
Di Indonesia, AI dapat membantu pedagang kecil merencanakan stok, petani memperoleh rekomendasi sesuai kondisi lokal, dan pekerja informal mengakses layanan keuangan maupun administrasi.
Pemerataan AI membutuhkan lebih dari distribusi perangkat lunak. Sistem digital tepercaya, aplikasi praktis, keterampilan relevan, dan institusi yang mampu menyediakan layanan dalam skala luas juga diperlukan.
Dari Investasi Infrastruktur Menuju Nilai Ekonomi
Keberhasilan transformasi digital Indonesia tidak cukup diukur dari jumlah pusat data atau besarnya investasi teknologi. Semua itu merupakan sarana untuk mencapai pembangunan ekonomi.
Indonesia perlu menggabungkan investasi dengan inovasi domestik, lapangan kerja berketerampilan tinggi, perusahaan kompetitif, dan layanan yang meningkatkan produktivitas.
Infrastruktur menyediakan kapasitas, sementara keterampilan dan aplikasi menciptakan permintaan. Permintaan komersial menarik investasi tambahan, sedangkan tata kelola yang efektif membangun kepercayaan.
Komputasi canggih membutuhkan listrik terjangkau, sementara perusahaan teknologi domestik memerlukan modal dan tenaga ahli. UMKM juga membutuhkan solusi praktis yang mudah digunakan. Karena itu, kerja sama pemerintah, penyedia infrastruktur, pengembang teknologi, universitas, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis menjadi penting.