PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK - Sejumlah massa yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Rakyat (SOLMADAPAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat di Pontianak pada Selasa, 7 Juli 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir.
Pantauan Pontianak Disway di lapangan, terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan SOLMADAPAR, yakni meminta PLN memberikan kompensasi atas kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik serta mempublikasikan secara terbuka daftar pelanggan yang memperoleh kompensasi. Selain itu, massa juga mendesak dilakukan evaluasi total terhadap kinerja PLN beserta komunikasi publiknya, serta meminta hak-hak masyarakat dikembalikan tanpa syarat.
BACA JUGA:Demo PLN Kalbar, SOLMADAPAR Soroti Kompensasi dan Evaluasi Total
Koordinator Lapangan Aksi, Iqbal, menegaskan masyarakat membutuhkan bentuk pertanggungjawaban yang nyata dari PLN. Menurutnya, permintaan maaf saja tidak cukup untuk mengganti kerugian yang dialami warga maupun pelaku usaha akibat terganggunya pasokan listrik.
"Hari ini kami menuntut dan meminta pertanggungjawaban atas kerugian dari pemadaman listrik Kalbar. Kami meminta bentuk pertanggungjawaban yang pasti, bukan hanya permintaan maaf saja," ujar Iqbal.
BACA JUGA:Aliansi Masyarakat Kalbar Gelar Aksi Dukung Program MBG di Bundaran Digulis Pontianak
Menanggapi tuntutan tersebut, Manajer Komunikasi PT PLN UID Kalimantan Barat, Mukhalis Jarkasih, menjelaskan bahwa pemadaman yang terjadi belakangan ini dipicu adanya kebocoran pada pipa boiler yang ditemukan saat pelaksanaan pemeliharaan rutin mesin pembangkit.
"Yang terjadi akhir-akhir ini akibat bocornya pipa boiler yang ditemukan saat kami melakukan pemeliharaan rutin mesin dan terindikasi adanya potensi kerusakan. Karena itu dilakukan emergency stop untuk menghindari kerusakan yang lebih fatal," jelas Mukhalis.
BACA JUGA:Aliansi Reformasi Kalbar Gelar Aksi di Bundaran Digulis, Sampaikan 16 Tuntutan kepada Pemerintah
PLN menyatakan langkah penghentian darurat tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keandalan peralatan pembangkit dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Sementara itu, massa aksi berharap tuntutan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai kompensasi serta peningkatan kualitas layanannya kelistrikan di Kalimantan Barat.