Bambang juga menyoroti bahwa tantangan saat ini bukan lagi sekadar ketersediaan informasi, melainkan kecepatan, akurasi, dan keamanan data. Menurutnya, masyarakat semakin kritis dan membutuhkan akses informasi yang mudah, jelas, serta respons yang tidak berbelit.
Untuk itu, ia menyampaikan tiga pesan utama kepada seluruh PPID, yakni agar bersikap proaktif dalam menyampaikan informasi, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga integritas data dengan memahami secara tepat klasifikasi informasi terbuka dan yang dikecualikan.
BACA JUGA:Jaga Kondusifitas di Melawi, Gerakan Damai Nusantara Berbagi Sembako ke Warga Kurang Mampu
Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, di antaranya Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), RSUD, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta PPID Perumdam Tirta Melawi.
Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama satu hari dengan menghadirkan tiga narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
Ketua Komisi Informasi Kalbar, M. Darussalam, dalam paparannya menegaskan bahwa pengelolaan informasi publik harus dilakukan secara profesional, sistematis, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengingatkan bahwa sengketa informasi kerap terjadi bukan karena tidak adanya data, melainkan akibat kurangnya pemahaman dalam pengelolaan dan penyampaian informasi kepada publik.
“PPID harus mampu menjadi ujung tombak dalam pelayanan informasi. Jangan hanya reaktif, tetapi harus proaktif dan memahami mekanisme penyelesaian sengketa informasi dengan baik,” tegasnya.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan informasi publik, sehingga tercipta birokrasi yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel di Kabupaten Melawi,” pungkasnya.