PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK - Anggota DPR RI Komisi V, Lasarus, menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Barat yang dinilai menjadi penyebab utama terjadinya kelangkaan di sejumlah SPBU. Hal tersebut disampaikan Lazarus saat diwawancarai, Minggu, 22 Maret 2026.
Ia mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang diterimanya dari Gubernur, Kapolda, dan Wali Kota, kondisi stok BBM di wilayah Kalbar sebenarnya dalam keadaan cukup.
“Kalau stok cukup, kenapa bermasalah di distribusi? Ini yang harus diurai secara jelas, siapa saja yang terlibat dalam rantai distribusi ini,” ujar Lasarus.
Ia menegaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya memberikan perhatian serius terhadap alur distribusi BBM, khususnya dari pihak Pertamina ke SPBU. Lasarus juga mengungkap adanya informasi terkait kendala pengiriman BBM yang diduga berkaitan dengan sistem pembayaran Delivery Order (DO).
“Ada informasi bahwa distribusi tersendat karena DO dari SPBU belum dibayar, sehingga pengiriman tidak dilakukan. Kalau memang SPBU tidak mampu memenuhi kewajiban itu, seharusnya tidak lagi diberikan izin operasional,” tegasnya.
Menurut Lasarus, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan BBM. Ia juga mempertanyakan kondisi di lapangan yang menunjukkan banyak SPBU mengalami kekosongan, meskipun stok disebut mencukupi.
“Ini yang jadi aneh. Katanya stok cukup, tapi di lapangan kosong. Memang ada alasan kekurangan armada menjelang Lebaran, tapi kondisi seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini perlu ditelusuri lebih dalam,” katanya.
Selain itu, Lasarus juga menyinggung laporan terkait sempat kosongnya BBM jenis Pertamax di sejumlah titik. Ia meminta seluruh pihak terkait untuk membuka secara transparan alur distribusi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Lebih lanjut, ia meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki persoalan ini secara menyeluruh. Menurutnya, jika ditemukan adanya pelanggaran hukum atau keterlibatan oknum, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
“Saya berharap aparat penegak hukum mencermati persoalan ini secara serius. Jika ada potensi pelanggaran, segera ditindak. Termasuk jika ada oknum yang terlibat, harus ditindak tegas,” tegas Lasarus.
Ia menilai, persoalan distribusi BBM yang tidak segera diselesaikan berpotensi terus meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, langkah cepat dan transparansi dari seluruh pihak dinilai sangat penting untuk mengembalikan kondisi normal di lapangan.
“Kalau tidak ditangani dengan serius, masalah ini tidak akan selesai dan akan terus meresahkan masyarakat,” pungkasnya.