Golkar Nonaktifkan Adies Kadir Imbas Polemik Kenaikan Tunjangan DPR

PONTIANAKINFO.COM, JAKARTA - P artai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar DPR RI. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dalam keterangan resmi pada Minggu, 31 Agustus 2025.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji.

Adies yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI menjadi sorotan publik setelah keterangannya mengenai uraian kenaikan tunjangan anggota dewan menuai kritik keras. Meski belakangan ia meralat pernyataannya, protes masyarakat terlanjur meluas.

BACA JUGA:Konferensi Pers Prabowo Subianto: Siap Evaluasi Tunjangan DPR dan Cabut Moratorium Kunjungan Luar Negeri

Menurut Sarmuji, keputusan menonaktifkan Adies diambil setelah mempertimbangkan eskalasi sosial yang meningkat beberapa hari terakhir. Ia menegaskan, aspirasi masyarakat menjadi prioritas utama Partai Golkar.

“Seluruh kiprah perjuangan Partai Golkar merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang berdasar pada undang-undang,” tegasnya.

BACA JUGA:PAN Resmi Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Mulai 1 September 2025

Sampaikan Dukacita Korban Unjuk Rasa

Lebih lanjut, Partai Golkar menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam gelombang unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan DPR RI.

“DPP Partai Golkar menyampaikan rasa dukacita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” ujar Sarmuji.

Gelombang demonstrasi itu pertama kali berlangsung pada 25 Agustus 2025, dan kembali memanas pada 28 Agustus setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas tertabrak mobil Brimob saat aksi berlangsung. Insiden tersebut semakin menyulut kemarahan publik, terutama di kalangan driver ojek online.

BACA JUGA:NasDem Resmi Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI Mulai 1 September 2025

Pasca-insiden itu, aksi protes semakin meluas ke sejumlah kota besar, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, hingga Makassar. Bentrokan antara massa dan aparat tak terhindarkan.

Sejumlah fasilitas umum rusak, termasuk halte bus dan kantor kepolisian. Situasi memuncak pada Sabtu 30 Agustus 2025, ketika kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar massa.

Hingga kini, situasi masih dilaporkan tegang di sejumlah daerah. Pemerintah pusat sebelumnya juga menegaskan akan bertindak tegas menjaga ketertiban, sementara partai politik mulai mengambil langkah politik internal merespons gejolak publik.