Ia mencontohkan berbagai persoalan yang mendesak, seperti infrastruktur yang belum merata, akses listrik yang terbatas, pembangunan fasilitas pelayanan publik dan masalah hak atas tanah yang masih menghantui banyak masyarakat Dayak khususnya.
BACA JUGA:AKBM Tolak Transmigrasi, Desak Revisi UU dan Prioritaskan Warga Lokal
"Banyak masyarakat Kalbar sampai saat ini yang tak memiliki hak atas tanah mereka, bahkan tidak sedikit lahan mereka masuk dalam kawasan dan HGU (Hak Guna Usaha)," ungkap Lino.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Untuk diketahui, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus sebelumnya menegaskan, penolakannya terhadap program transmigrasi yang memindahkan masyarakat ke satu pulau ke pulau lain.
"Saya sudah berkali-kali menegaskan, tidak boleh ada pemindahan penduduk. Kalau ada yang menyebar berita pendaftaran transmigrasi baru, itu hoaks," kata Lasarus, Jumat (18/7).
BACA JUGA:AKBM Gelar Aksi Damai Tolak Transmigrasi di Pontianak, 1.500 Massa Akan Turun ke Jalan
Ia menyebut, program transmigrasi saat ini bukan untuk memindahkan penduduk baru ke daerah lain, melainkan memprioritaskan revitalisasi kawasan transmigrasi lama agar masyarakat setempat dapat merasakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan.
menyikapi statement Lasarus, Pemuda Dayak menghimbau masyarakat agar tidak lagi mempersoalkan perbedaan pendapat yang sebelumnya terjadi dan mengajak saling mendukung.
pada kesempatan ini juga Kami Pemuda Dayak Kalimantan menyampaikan maaf terhadap adanya perbedaan persepsi dan pandangan antara Pemuda Dayak Kalimantan Barat dengan pak Lasarus dalam menyikapi persoalan Transmigrasi.
BACA JUGA:Disnaker Sleman Buka Program Transmigrasi Gratis ke Kalimantan, Warga Lokal Pertanyakan Koordinasi
Pemuda Dayak meminta masyarakat untuk tidak lagi mempersoalkan hal tersebut karena hari ini Lasarus sudah dengan tegas menyatakan menolak Transmigrasi, dan sudah sejalan dengan perjuangan seluruh Masyarakat Dayak Kalimantan Barat.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKT) Sigit Mustofa Nurudin menegaskan tidak ada program transmigrasi di Kalbar. Penegasan ini disampaikan di salah satu media.
Sigit mengatakan seluruh upaya akan diarahkan untuk revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada. Pihaknya akan fokus pada peningkatan kualitas kawasan eksisting, bukan menambah jumlah penduduk transmigran.
BACA JUGA:Lasarus Tegaskan Tidak Beri Karpet Merah untuk Program Transmigrasi Baru
"Kami tegaskan, tahun ini tidak ada penempatan transmigrasi baru di Kalimantan Barat. Fokus Kementerian adalah membenahi dan menghidupkan kembali kawasan transmigrasi yang sudah ada, agar benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Sigit dikutip dari detiknwes.