PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak menggelar rapat pleno. Pertemuan ini merupakan agenda rutin dua kali dalam setahun. Rapat yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, membahas berbagai langkah strategis dalam mempercepat akses keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah.
“Rapat ini menjadi penting karena menyangkut peningkatan akses keuangan, khususnya bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan, baik dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun program lainnya,” ujarnya usai menghadiri rapat pleno di Ruang Rapat Wali Kota, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Menurut Bahasan, rapat pleno tersebut juga membahas enam tema dan delapan program utama yang menjadi fokus TPAKD ke depan. Dalam forum itu, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memaparkan data dan target capaian yang akan disepakati bersama. Bahasan menekankan pentingnya pemanfaatan digitalisasi keuangan di Kota Pontianak. Ia menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Kota Pontianak masih tertinggal dibandingkan beberapa kabupaten/kota lainnya.
BACA JUGA:Malaysia Undang Pontianak ke Festival Flora Borneo 2025, Bahasan: Peluang Perkuat Hubungan Bilateral
“Pontianak baru mencapai sekitar 12 ribu pengguna QRIS, sementara daerah lain sudah mencapai 32 ribu. Ini menunjukkan masih perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait transaksi cashless,” jelasnya.
Data yang dipaparkan dalam rapat tersebut menjadi evaluasi penting bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk terus bergerak maksimal dalam memperluas akses keuangan. Bahasan optimistis, peningkatan akses keuangan akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor UMKM.
“Kita harus terus berbenah dan bergerak agar capaian kita bisa lebih maksimal dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Kota Pontianak,” pungkasnya.