PONTIANAKINFO.DISWAY.ID, PONTIANAK - Dalam High-Level Meeting (HLM) yang digelar di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, melaporkan bahwa inflasi di wilayahnya masih dalam kondisi terkendali. Hal ini disebabkan oleh posisi Kubu Raya sebagai daerah supplier, sehingga kebutuhan bahan baku dalam daerah dapat terpenuhi dengan baik. Meski demikian, ia tetap menegaskan pentingnya implementasi Strategi 4K (Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, dan Komunikasi Efektif) guna mengantisipasi potensi inflasi di masa mendatang.
Namun, dalam pertemuan ini, Bupati Sujiwo lebih menyoroti permasalahan banjir yang melanda beberapa wilayah di Kubu Raya, terutama di Kecamatan Ambawang. Banjir yang terjadi mengakibatkan terputusnya jalur distribusi bahan baku pangan, baik yang keluar maupun masuk ke Kubu Raya. Ia menekankan bahwa permasalahan ini harus menjadi prioritas utama, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga daerah lain yang bergantung pada pasokan dari Kubu Raya.
Sebut saja wilayah kabupaten Landak yang menyuplai cabai dari wilayah kuburaya berpotensi rusak akibat terhambat oleh banjir dan lamanya perjalanan.
BACA JUGA:Tolak Mobil Dinas Baru, Bupati Kubu Raya Sujiwo Alihkan Anggaran untuk Perbaikan Jalan Rusak
Dalam upaya penanggulangan banjir, Balai Sungai Kalimantan telah melakukan pengendalian di area sungai. Namun, hingga saat ini baru sekitar 8 km yang dapat ditangani akibat keterbatasan anggaran, yang merupakan imbas dari efisiensi dana yang dilakukan pemerintah pusat.
Sujiwo menegaskan bahwa penanggulangan banjir harus menjadi prioritas utama sebelum masalah distribusi dan inflasi dapat benar-benar diatasi secara efektif.
Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pihak swasta, diharapkan permasalahan banjir di Kubu Raya dapat segera ditangani. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan distribusi bahan pokok serta mendukung upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Barat.