Pontianak Perkuat Pengawasan dan Manajemen Risiko Belanja Daerah

PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dan manajemen risiko dalam pengelolaan belanja daerah. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar penggunaan anggaran pemerintah dilakukan secara tepat sasaran, tidak boros, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bahasan saat membuka talkshow bertema "Akuntabilitas Belanja Daerah dalam Mewujudkan Good Governance" di Grand Anggrek Ballroom Hotel Ibis Pontianak pada Kamis, 5 November 2026.

Menurut Bahasan, setiap perangkat daerah perlu mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan. Risiko tersebut harus diantisipasi melalui langkah pengendalian yang terukur agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

BACA JUGA:Pontianak Perkuat Pengawasan dan Manajemen Risiko Belanja Daerah

"Akuntabilitas harus dibangun sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga evaluasi, sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak dini," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya terhadap usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Bahasan menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai usulan yang dapat direalisasikan maupun yang harus ditunda. Hal ini diperlukan agar masyarakat memahami pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.

"Tidak semua usulan masyarakat bisa kita penuhi seratus persen. Tentu harus dipilih berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Tetapi semuanya harus dijelaskan secara terbuka," terangnya.

BACA JUGA:Jawab Tren Long-Stay, HARRIS Pontianak Hadirkan Kamar Berkonsep Apartemen

Pengelolaan Anggaran Harus Sesuai Aturan

Dalam pengelolaan belanja daerah, Bahasan turut mengingatkan pentingnya hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, kerja sama kedua lembaga harus tetap berlandaskan aturan, termasuk ketika membahas program dan anggaran yang memiliki berbagai kepentingan.

"Apapun tekanan secara politik, kalau tidak sesuai aturan, kita sampaikan dengan tegas dan sebijak-bijaknya bahwa itu melanggar atau melawan hukum," tegasnya.

Ia juga mengatakan peran Inspektorat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Inspektorat bukan hanya bertugas melakukan pengawasan, namun juga menjadi mitra perangkat daerah untuk mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki pengendalian, dan memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan diselesaikan.

Sumber: prokopim pontianak