Anggaran Jalan Tembus Rp30 Miliar, Bupati Kubu Raya Minta Kendaraan Berat Dibatasi

PONTIANAKINFO.COM, KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya Sujiwo meminta pembatasan tonase kendaraan angkutan yang melintasi ruas jalan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan yang telah dibangun menggunakan anggaran lebih dari Rp30 miliar.

Sujiwo mengatakan aktivitas pengangkutan hasil perkebunan, termasuk kelapa sawit, tetap diperbolehkan. Namun, kendaraan harus mematuhi batas muatan agar jalan tidak cepat rusak akibat beban berlebih.

BACA JUGA:Anggaran Jalan Tembus Rp30 Miliar, Bupati Kubu Raya Minta Kendaraan Berat Dibatasi

Menurut Sujiwo, pembangunan ruas jalan tersebut menggunakan anggaran dari program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan APBD Kabupaten Kubu Raya. Besarnya anggaran yang telah dikeluarkan perlu diimbangi dengan pengawasan dan pemeliharaan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kita sudah menghabiskan lebih dari Rp30 miliar untuk ruas jalan ini. Karena itu, saya minta tonase kendaraan dibatasi. Kita tidak melarang masyarakat mengangkut hasil kebun atau sawit, tetapi harus ada pembatasan supaya jalan yang sudah dibangun tidak cepat hancur,” tegas Sujiwo saat meninjau progres pembangunan jalan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

BACA JUGA:Bupati Sujiwo Ungkap 3 Asas Pembangunan Kubu Raya, Ada Manfaat hingga Keadilan

Sujiwo Soroti Muatan Berlebih Kendaraan Angkutan

Sujiwo sendiri menjelaskan, kendaraan dengan muatan berlebih berpotensi mempercepat kerusakan jalan. Karena itu, pengaturan tonase perlu dibahas bersama para pihak terkait dengan mempertimbangkan kemampuan jalan dan karakteristik kendaraan yang melintas.

Ia juga mengingatkan agar kepentingan perusahaan pengangkutan dan usaha ram tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang menggunakan jalan tersebut setiap hari.

BACA JUGA:Antrean Panjang BBM di Kubu Raya, Bupati Sujiwo Minta Pertamina Lakukan Mitigasi

Menurutnya, infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran publik harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu.

“Saya ingin ada aturan yang jelas. Jangan karena merasa sudah membayar pajak, kemudian kendaraan bisa mengangkut muatan semaunya. Ada puluhan ribu masyarakat yang menggunakan jalan ini. Kepentingan mereka juga harus kita lindungi,” ujarnya.

BACA JUGA:Sekda Yusran Dorong RSUD TBSI Kubu Raya Naik Kelas, Pelayanan Jadi Prioritas

Camat hingga Pengusaha Ram Diminta Duduk Bersama

Sumber: prokopim kubu raya