Drone Delivery Indonesia: Regulasi, Peluang, dan Tantangan

Adopsi Drone Delivery Indonesia ditentukan oleh dua hal, status legal operasi dan kelayakan ekonomi per lokasi. Teknologi angkut kargo lewat udara sudah matang. Hambatan sebenarnya ada di regulasi yang masih berkembang dan eksekusi di medan tropis. Artikel ini memetakan di mana operasi sudah bisa dijalankan, di mana ekonominya masuk, dan apa yang masih menahan skala.

Halo Robotics menulis ini dari posisi operator, bukan pengamat. Berdiri 2014 di Jakarta dan telah melayani lebih dari 900 organisasi, Halo Robotics adalah distributor resmi tunggal DJI Delivery dan satu-satunya pemegang SORA BVLOS approval untuk operasi drone komersial di Indonesia. Dua status itu menentukan siapa yang secara hukum boleh menerbangkan kargo di luar jarak pandang pilot.

Apakah Drone Delivery Indonesia sudah legal?

Operasi drone kargo legal di Indonesia dengan izin yang tepat, namun kerangka regulasi untuk drone kargo berukuran besar masih dimatangkan.

Tiga aturan menjadi dasar:

1) PM 37 Tahun 2020 tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak

2) PM 63 Tahun 2021 yang memuat CASR Part 107 dan;

3) PM 34 Tahun 2021 tentang standar kelaikudaraan RPAS

Inti pengaturan kargo drone ada pada operasi BVLOS. BVLOS adalah operasi drone di luar jarak pandang langsung pilot. Operasi ini memerlukan izin khusus dari Ditjen Perhubungan Udara. Operator wajib mengajukan rencana operasi terperinci: peta wilayah operasi, ketinggian terbang, durasi, jalur penerbangan, dan analisis risiko.

Kapan Drone Delivery Indonesia masuk secara ekonomi?

Drone delivery masuk secara ekonomi ketika biaya logistik darat atau perairan per pengiriman melebihi biaya operasi udara. Titik itu tercapai lebih dulu di lokasi terpencil, medan sulit, dan pengiriman berulang bernilai tinggi. Di rute perkotaan yang sudah dilayani jalan aspal, ekonominya belum masuk.

Tiga pendorong menentukan kelayakan per lokasi:

1) Pertama, biaya alternatif: semakin mahal dan lambat jalur darat atau laut, semakin cepat drone membayar dirinya.

2) Kedua, frekuensi: rute yang dilewati berulang setiap hari mengamortisasi biaya unit lebih cepat.

3) Ketiga, nilai muatan: suku cadang kritis, sampel laboratorium, dan pasokan medis menanggung biaya per kilogram lebih tinggi tanpa keberatan.

Kementerian Perhubungan telah memetakan penggunaan drone untuk distribusi logistik ke wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) dan wilayah rawan bencana. Kategori inilah yang paling cepat lolos uji kelayakan ekonomi, karena biaya alternatifnya paling tinggi.

Di mana peluang terbesar drone delivery di Indonesia?

Sumber: