Program Pengendalian Inflasi Berdampak Positif untuk Masyarakat, Ria Norsan Raih Dua Penghargaan

PONTIANAKINFO.COM, BALIKPAPAN – Berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan terus menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui penguatan pengendalian inflasi daerah serta penerapan konsep entrepreneur government melalui pembiayaan kreatif (creative financing), stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat Kalbar dinilai semakin terjaga sepanjang 2025 hingga awal 2026.

Program pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, hingga penguatan logistik pangan bersama Bulog dan Bapanas, disebut berhasil menjaga harga kebutuhan pokok tetap terkendali di tengah momentum hari besar nasional dan keagamaan.

Dampaknya, inflasi Kalbar pada tahun 2025 mampu berada di angka 1,85 persen atau masuk zona hijau. Stabilitas tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kalbar yang meningkat dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025. Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada 2025.

Transformasi ekonomi digital juga menunjukkan peningkatan signifikan di tengah berbagai program pemerintah daerah. Penggunaan QRIS tercatat naik 76 persen, transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen, serta kredit UMKM meningkat sebesar 2,67 persen.

Tak hanya itu, melalui konsep entrepreneur government, Pemprov Kalbar juga mendorong sumber pembiayaan inovatif non-APBD dan memperkuat kolaborasi bersama sektor swasta maupun perbankan untuk memperluas dampak pembangunan bagi masyarakat.

Atas berbagai capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Terbaik I Tingkat Provinsi di bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026 dan Terbaik I Tingkat Provinsi kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Ria Norsan pada ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026 yang diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Platinum Hotel Balikpapan, Selasa malam 5 Mei 2026.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia menjelaskan bahwa Indonesia tidak menerapkan sistem otonomi penuh atau desentralisasi penuh, melainkan sistem yang ia sebut sebagai "semi-otonomi" atau partly decentralized system.

"Kita memiliki banyak 'tongkat' atau kekuasaan yang diberikan undang-undang sebagai instrumen pemerintah pusat untuk mengendalikan dan mengontrol daerah," ujar Mendagri.

Mendagri merinci beberapa instrumen krusial yang digunakan Kemendagri dalam membina daerah melalui review APBD, di mana pusat memiliki kewenangan untuk menolak APBD provinsi jika tidak sesuai aturan atau tidak mengakomodasi program strategis nasional.

"Terutama terkait inflasi, pengawasan, kita juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang menunjukkan prestasi, salah satunya dalam pengendalian inflasi," pungkasnya.

Menyikapi keberhasilan ini, Gubernur Ria Norsan menyatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

"Ini merupakan motivasi besar bagi kami, Pemerintah Provinsi, dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu keberhasilan paling mencolok adalah pengendalian inflasi. Pada tahun 2025, angka inflasi Kalbar berada di posisi sangat rendah, yakni 1,85% atau berada dalam zona hijau. Meski pada awal 2026 terjadi kenaikan di kisaran 3,0% – 3,3%, hal ini dinilai sebagai fenomena musiman akibat perayaan hari besar seperti Nataru, Ramadhan, Idul Fitri, Imlek, dan Cap Go Meh.

Sumber: