Pemkot Pontianak Pastikan Stok Pangan Aman, Warga Tak Perlu Panic Buying

PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau pembelian berlebihan terhadap kebutuhan pokok. Ia memastikan ketersediaan bahan pangan di Kota Pontianak saat ini masih dalam kondisi aman.

Edi menjelaskan Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok secara real time setiap hari. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah intervensi melalui operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga.

BACA JUGA:Pemkot Pontianak Pastikan Stok Pangan Aman, Warga Tak Perlu Panic Buying

“Saya sudah arahkan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Pontianak untuk terus memantau secara real time setiap hari. Kita juga melakukan operasi pasar untuk komoditas pokok seperti beras, gula, tepung dan telur agar harga tetap terkendali dan inflasi tidak meningkat,” ujarnya pada Minggu, 8 Maret 2026.

Ia juga menegaskan pemerintah akan mengawasi distribusi bahan pokok agar tidak terjadi penimbunan oleh pihak tertentu yang dapat memicu kenaikan harga di pasaran.

BACA JUGA:Ribuan Bikers Ikuti Sahur On The Road IMI Kalbar di Pontianak

“Jangan sampai ada pihak yang menimbun kebutuhan pokok untuk kepentingan tertentu. Ini yang terus kita awasi,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan sejumlah pihak beberapa waktu lalu, Edi memastikan stok bahan pokok di Pontianak masih mencukupi. Persediaan tersebut berasal dari Bulog maupun jaringan distributor dan agen yang ada di daerah.

BACA JUGA:Menteri Wihaji Dorong Penguatan Peran Tim Pendamping Keluarga di Pontianak

“Stok dari Bulog dan agen-agen tersedia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tambahnya.

Edi juga menyinggung kondisi ekonomi global yang berpotensi mempengaruhi harga energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, situasi geopolitik internasional seperti konflik di Timur Tengah dapat berdampakz pada harga BBM secara global sehingga pemerintah daerah tetap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sumber: prokopim pontianak