Muda Menjawab dalam Debat Publik Calon Gubernur Kalbar 2024: Langkah Nyata untuk Pemerataan Pembangunan

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Debat publik ketiga dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2024 berlangsung sengit di Ballroom Hotel Aston Pontianak, Senin malam, 18 November 2024, dengan tema "Kebijakan Politik, Hukum dan HAM serta Tata Kelola Bersih". Debat ini menjadi ajang penentuan terakhir antara tiga pasangan calon, yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam debat yang menyoroti terkait strategi pembangunan daerah, pertanyaan utama yang dilontarkan oleh moderator adalah terkait langkah konkret yang akan diambil para calon jika terpilih, khususnya dalam mensinergikan kebijakan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Fokusnya adalah pada peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah.

Pasangan calon Gubernur nomor urut 1, Midji, dalam jawabannya menekankan pentingnya menjaga indeks daya saing daerah sebagai kunci utama pembangunan.

"Indeks daya saing Kalimantan Barat berada di posisi terbaik setelah Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa semua lapisan pemerintahan berjalan dengan baik," ujar Midji, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat daya saing ekonomi Kalbar.

BACA JUGA:Jakius Sinyor: Penelitian Pemerintah Diperlukan untuk Melestarikan 300 Sub-Bahasa Daerah di Kalbar

Sementara itu, Pasangan calon nomor urut 2, Norsan, berfokus pada pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

"IPM kita masih berada di urutan kelima terendah di Indonesia. Saya percaya, pemimpin yang sukses adalah yang mampu meningkatkan IPM melalui sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan," ungkap Norsan.

Namun, jawaban yang paling mencuri perhatian datang dari Pasangan calon nomor urut 3, Muda Mahendrawan dan Jakius Sinyor. Muda menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret dan terukur dalam pemerataan pembangunan, dengan menyatakan bahwa kebijakan pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada infrastruktur jalan provinsi, tetapi juga harus mencakup jalan kabupaten dan desa.

"Semua itu butuh langkah nyata yang terukur, fokus, dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerataan keadilan harus dilakukan dengan nyata, bukan hanya terfokus pada jalan provinsi, tetapi jalan kabupaten dan desa juga harus diperhatikan. Jangan sampai pembangunan hanya terpusat pada sentralisasi, tapi harus ada alokasi dana yang adil untuk seluruh daerah," jelas Muda.

Paslon Muda juga menegaskan pentingnya tata kelola birokrasi yang efisien, yang dapat memberikan dampak langsung bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Birokrasi yang baik dan efisien adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan," tambahnya.

Sumber: disway kalbar