Berikut 3 Gagasan Paslon Cagub dan Cawagub Kalbar Mengenai Pengelolaan SDA untuk Kesejahteraan Masyarakat

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Pada debat publik perdana calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2024, tema pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan utama. Acara yang digelar Rabu malam, 23 Oktober 2024, ini mempertemukan tiga pasangan calon, yaitu Midji-Didi, Norsan-Krisantus, dan Muda-Jakius.

 

Sub Tema Ekonomi SDA 

 

Debat dibuka dengan sub tema pertama, "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat", yang dibuka oleh Meiran Panggabean, akademisi Universitas Tanjungpura yang ahli di bidang ekonomi kependudukan. Tema ini menyoroti bagaimana kekayaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Barat belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian daerah. Pertumbuhan industri dan hilirisasi SDA berjalan di tempat, dengan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya sebesar 16,65% pada tahun 2023, sementara pertumbuhan ekonomi daerah hanya mencapai 2,7%.

 

Pertanyaan mendalam terkait isu ini diambil oleh Dr. Yarlina Yacoub, akademisi Universitas Tanjungpura yang ahli di bidang ekonomi pembangunan dan keuangan daerah. Setelah itu Mederator langsung bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, Sutarmidji-Didi, mengenai langkah yang akan diambil untuk mendorong kerjasama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta dalam upaya pengembangan industri di Kalimantan Barat.

 

BACA JUGA:Pasangan Norsan-Krisantus Komitmen Gratiskan BPJS Kesehatan dan Perkuat Layanan Rumah Sakit

 

Sutarmidji Tekankan Hilirisasi dan Pemberdayaan Desa

 

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sutarmidji, calon Gubernur nomor urut 1, menyatakan bahwa langkah pertama adalah mempermudah perizinan dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mendukung hilirisasi. Menurutnya, investor hanya akan tertarik berinvestasi jika SDM yang tersedia di daerah mampu memenuhi standar yang dibutuhkan.

 

“Kita harus mempermudah perizinan dan menyiapkan sumber daya manusia yang baik untuk hilirisasi. Kalau SDM kita tidak mumpuni, para investor akan berpikir dua kali untuk berinvestasi,” ujar Sutarmidji. 

 

Ia juga menambahkan pentingnya meningkatkan status desa-desa, terutama desa yang masih tertinggal. Desa yang mandiri akan menjadi daya tarik bagi investor dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif.

Selain itu, Sutarmidji menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. 

 

“Kerjasama pusat dan daerah harus sejalan. Jangan sampai pelayanan perizinan di provinsi sudah baik, tetapi terhambat di pusat,” tambahnya.

 

BACA JUGA:Muda-Jakius Tegaskan Pentingnya Program Inovatif dan Kebijakan Tepat Sasaran untuk Tingkatkan PAD

 

Ria Norsan dan Krisantus Bahas Penambangan Emas Liar

 

Wakil calon gubernur nomor urut 2, Ria Norsan, merespon jawaban Sutarmidji dengan menyoroti masalah penambangan liar. Ia menekankan bahwa meskipun Undang-Undang Minerba (UMPR) menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus hadir untuk memberikan solusi bagi penambang-penambang tradisional. 

 

“Sebagai Gubernur, kita tidak boleh membiarkan masalah ini tanpa solusi. Meski kewenangan ada di pusat, kita tetap harus memberi kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkan izin,” tegas Norsan.

 

Krisantus, calon wakil gubernur nomor 2, menambahkan bahwa produksi tambang emas tradisional di Kalimantan Barat mencapai 500 kilogram per hari. Ia berpendapat bahwa jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.

 

BACA JUGA:Momen Haru Menjelang Closing Statement: Pendukung Cagub dan Cawagub Kalbar Bersatu Nyanyikan Lagu Merah Putih

 

Muda Mahendrawan: Pentingnya Keseimbangan Pengelolaan SDA

 

Calon gubernur nomor urut 3, Muda Mahendrawan, turut merespon dengan menekankan pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki hutan yang luas, sekitar 8 juta hektar, yang harus dikelola secara bijak dan seimbang.

 

“Kita perlu melihat keseimbangan karena Kalimantan Barat memiliki hutan yang luas, dan ini harus diharmonisasikan dengan pengelolaan SDA. Semua pihak, termasuk akademisi dan masyarakat sipil, harus dilibatkan dalam perencanaan ini,” ujar Muda. 

 

Ia juga mengkritisi paslon nomor urut 1 yang dinilainya kurang membahas peran desa dalam tata ruang dan pengelolaan lingkungan.

Sumber: