PP Muhammadiyah Menarik Dananya dari BSI: Bank Syariah Ada Apa?

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID Mei 2024, Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) mengadakan pertemuan penting yang membahas strategi konsolidasi dana di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Pertemuan ini menghasilkan sebuah keputusan yang kemudian disampaikan melalui surat resmi oleh Ketua PP Muhammadiyah, Dr. H. Agung Danarto, dan Sekretaris Dr. Abdul Mu'ti, kepada berbagai lembaga di bawah naungan Muhammadiyah, termasuk Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pembinaan Kesehatan, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, serta Badan Usaha Milik Muhammadiyah.

Menurut informasi dalam memo "Konsolidasi Dana" itu, keputusan pengalihan dana ini dilakukan usai PP Muhammadiyah mengadakan pertemuan bersama Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Yogyakarta pada 30 Mei 2024. Selanjutnya pihaknya minta untuk rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan yang sebelumnya ada di BSI.

"Dengan ini kami minta dilakukan rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan pengalihan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, Bank-Bank Syariah Daerah, dan bank-bank lain yang selama ini bekerja sama baik dengan Muhammadiyah," bunyi memo

Anwar mengungkapkan Muhammadiyah merasa perlu menata banyak hal tentang masalah keuangannya, termasuk dalam hal yang terkait dengan dunia perbankan terutama menyangkut tentang penempatan dana dan juga pembiayaan yang diterimanya.

Ia juga mengatakan hal itu secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk).

“Sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan," kata Anwar dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari Antara, Rabu (5/6/2024). 

"Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kita inginkan,” tambahnya. 

Dalam pelaksanaannya, PP Muhammadiyah akan bekerjasama dengan beberapa Bank Syariah lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa peningkatan likuiditas, pengelolaan dana yang lebih baik, serta berbagai fasilitas perbankan yang mendukung operasional AUM.

TUJUAN KONSOLIDASI DANA:

• Pengelolaan Keuangan yang Lebih Terstruktur: Dengan adanya konsolidasi dana, pengelolaan keuangan di lingkungan Muhammadiyah akan menjadi lebih terstruktur dan transparan. Hal ini akan mempermudah pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana, sehingga setiap alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
• Efisiensi dan Optimalisasi Dana: Konsolidasi memungkinkan pengalokasian dana yang lebih efisien dan tepat sasaran. Dana yang tersimpan di berbagai rekening dapat digabungkan sehingga meningkatkan daya beli dan daya saing AUM dalam menjalankan program-programnya.

Meskipun konsolidasi dana memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya tentu tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa seluruh lembaga di bawah Muhammadiyah dapat menyelaraskan diri dengan kebijakan baru ini. Hal ini membutuhkan koordinasi yang baik serta komunikasi yang efektif antara PP Muhammadiyah dengan seluruh AUM.

Selain itu, perubahan dalam pengelolaan dana juga memerlukan penyesuaian dari sisi administrasi dan manajemen keuangan. Setiap lembaga harus siap untuk melakukan adaptasi dan peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, menyebut perseroan berkomitmen untuk selalu melayani dan mengembangkan ekonomi umat, di antaranya melalui upaya kolaborasi dengan mitra strategis dan seluruh stakeholder. Khususnya, dalam upaya mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wisnu menyatakan, Bang Syariah Indonesia (BSI) terus berkomitmen untuk menjadi lembaga perbankan yang melayani segala lini masyarakat, baik institusi maupun perorangan. “Kami berupaya menjadi bank yang modern serta inklusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah,” ujarnya dalam keterangan resmi nasionaltempo pada Rabu, 5 Juni 2024.

Sebagai jawaban, BSI menegaskan bahwa mereka senantiasa berkomitmen memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan. Pemenuhannya diwujudkan dengan implementasi prinsip adil, seimbang dan bermanfaat sesuai syariat Islam.

Sumber: