GMNI Kalbar Suarakan 7 Tuntutan di DPRD Kalbar: Tunjangan DPR hingga Isu Lokal

PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK – Setelah sebelumnya massa mahasiswa FISIP Untan turun ke jalan, giliran ratusan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Barat menyuarakan sikap kritis terhadap berbagai persoalan bangsa dan daerah dalam aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (1/9/2025).

Aksi GMNI Kalbar ini mendapat perhatian langsung dari pejabat daerah. Turut hadir Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Ketua DPRD Kalbar Aloysius, sejumlah anggota DPRD Kalbar, serta jajaran keamanan dari Polda Kalbar dan Pangdam XII/Tanjungpura. Kehadiran mereka menandai pentingnya ruang dialog terbuka antara mahasiswa, pemerintah, dan legislatif.

Dalam orasi dan pernyataan sikap, GMNI Kalbar menegaskan sejumlah tuntutan. Poin utama yang mereka usung meliputi menuntut penurunan tunjangan DPR, mendesak pencopotan Kapolri, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, mengevaluasi kinerja Satgas PKH di Kalbar, menuntut pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Kalbar, mengawal realisasi 19 juta lapangan pekerjaan, serta mengawal isu-isu lokal yang menyangkut kepentingan masyarakat daerah.

Dengan semangat juang, GMNI Kalbar menekankan bahwa sikap kritis ini lahir dari komitmen mereka untuk terus memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, serta pemerataan pembangunan di segala bidang. 

Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, menyampaikan pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.

“Ada sekitar 9 sampai 10 tuntutan, dan ada beberapa tuntutan telah kita buat, telah kita lampirkan, dan akan kita bawa ke Jakarta, terutama berkaitan dengan kewenangan yang menjadi hak atau menjadi kewenangan dari pada pedagang yang ada di Jakarta, di DPR RI, dan juga ke pak Presiden kita buat juga,” ujarnya.

Ia menegaskan, komunikasi dalam penyampaian aspirasi sangat penting agar jelas kewenangan daerah maupun pusat.

“Saya mengundang juga pak Gubernur biar dengar semua, pak kapolda dan pak pangdam, semua ada disini, dan bisa disampaikan kepada kita tuntutan dan lain sebagainya untuk kita menyampaikan kembali kalau menjadi kewenangan provinsi, disini sudah mengambil kebijakan kalau menjadi kewenangan pusat, itu akan kita teruskan,” katanya.

Aloysius juga menyampaikan rasa belasungkawa atas korban dalam aksi serupa di daerah lain.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya Affa Kurniawan dan beberapa juga yang ada di Makassar dan sebagainya, mereka adalah pahlawan demokrasi,” ungkapnya.

 

Ia menegaskan DPRD Kalbar terbuka terhadap aksi yang berjalan tertib.

“Kita ingin seperti hari ini, tertib menyampaikan, dan kami siap menerima penyampaian dan siap menerima aspirasi kepada DPR RI,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kalbar Aloysius dan Gubernur Ria Norsan juga menerima langsung massa aksi dari FISIP Untan.

Sumber: