Gelombang Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat Kalbar Gelar Aksi Lanjutan, DPRD Terbuka Diskusi

PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK - Gelombang aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Barat kembali menggema. Pada Kamis, 28 Agustus 2025, massa yang tergabung dalam aliansi Kalbar Bergerak menggelar aksi lanjutan di kawasan Tugu Digulis Pontianak sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gedung DPRD Provinsi Kalbar.

Pantauan Pontianak Disway di lapangan, ratusan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan. Mereka berkumpul di Taman Digulis, membawa spanduk berisi tuntutan, lalu dengan tertib melakukan long march menuju Gedung DPRD Kalbar. Suasana penuh semangat ini menjadi kelanjutan dari aksi sebelumnya, yang sempat diwarnai ketegangan di depan gedung dewan.

Lima Tuntutan Utama Kalbar Bergerak

Dalam aksi ini, massa masih menyuarakan lima tuntutan utama yang dimana dianggap mendesak untuk segera dijawab oleh pemerintah maupun DPR:

1. Pencabutan tunjangan DPR RI yang dianggap melambung tinggi dan tidak sejalan dengan kondisi rakyat.
2. Pengesahan RUU Perampasan Aset, sebagai langkah nyata pemberantasan korupsi yang hingga kini belum jelas arah penyelesaiannya.
3. Peningkatan gaji guru dan dosen, sebagai pilar pendidikan bangsa yang masih jauh dari keadilan.
4. Penyelesaian persoalan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) di Kalimantan Barat, yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat.
5. Penghentian sikap represif aparat, yang dianggap menggerus demokrasi dan hak rakyat dalam menyampaikan aspirasi.

Suara Aktivis: Kritik Keras kepada Dewan

Dalam orasi yang disampaikan di depan Gedung DPRD, salah satu aktivis menyuarakan keresahan masyarakat atas ketidakadilan yang mereka rasakan.

Ia menilai, kenaikan fasilitas yang dinikmati anggota dewan sangat kontras dengan kondisi rakyat. 

“Tunjangan DPR, naik senaik-naiknya,” ujarnya dengan lantang.

Aktivis itu kemudian membandingkan, sementara tarif pajak terus melonjak, masih banyak masyarakat di Kalimantan Barat yang hidup dalam kesulitan. 

“Tarif pajak melonjak, masyarakat Kalimantan Barat masih ada yang kesulitan,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menyinggung persoalan infrastruktur dan pendidikan. Menurutnya, rakyat menghadapi realitas jalan rusak serta fasilitas pendidikan yang terbatas. 

“Jalan bolong dimana-mana, banyak anak kecil yang susah mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” ucapnya.

“Dimana pertanggungjawaban Dewan?” tambahnya.

Aktivis itu juga menyoroti praktik politik yang dianggap feodalistik. 

“Dewan udah kayak Dinasti, tumpang tindih turun temurun, tapi tidak ada tindak lanjut, tidak pernah ada perubahan,” katanya dengan nada geram.

Ia menegaskan bahwa para anggota dewan mungkin menikmati tunjangan tetap, namun berbeda dengan rakyat kecil yang harus bekerja keras setiap hari. 

Sumber: