Dishub Pontianak Tertibkan Jukir Liar, Delapan Orang Diamankan
Tim Penertiban mengamankan juru parkir liar yang beroperasi di sejumlah titik lokasi parkir-Pontianak Disway-dokumen istimewa
Trisna menambahkan, apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan membayar parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 10 tahun 2024, yakni untuk kendaraan roda dua sebesar Rp2 ribu dan roda empat sebesar Rp3 ribu, maka dapat melaporkan langsung kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun Satpol PP.
“Itu sudah termasuk pungutan liar,” terangnya.
Terpisah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa parkir liar tidak boleh dibiarkan karena merugikan masyarakat sekaligus menghambat pendapatan daerah.
BACA JUGA:Pesparani ke-2 Pontianak Resmi Ditutup, Wawako Bahasan Ajak Jaga Persaudaraan dan Toleransi
“Kita ingin memastikan warga mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan. Uang parkir harus masuk ke kas daerah, bukan ke oknum. Karena itu, pemerintah bersama aparat terus menertibkan dan mengawasi agar praktik parkir liar bisa ditekan,” tegasnya.
Edi berharap masyarakat turut berperan aktif dengan tidak membayar pada jukir liar. Apabila ada spanduk ‘Parkir Gratis’, maka jangan bayar.
“Itu bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat. Mari bersama-sama menjaga ketertiban dan mendukung penataan kota,” pungkasnya.
Sumber:
- Share:
