Dari Hak Sewa hingga Kepemilikan: Menjajaki Opsi Akuisisi Properti bagi Orang Asing di Indonesia

Cocok untuk Usaha Komersial: Pendekatan ini ideal bagi orang asing yang ingin memperoleh banyak properti untuk tujuan investasi atau komersial.

Tantangan Mendirikan PT PMA

Kompleksitas Peraturan: Mendirikan PT PMA memerlukan penyesuaian terhadap lingkungan peraturan di Indonesia, yang dapat memakan waktu dan rumit.

Biaya Signifikan: Biaya operasional awal dan berkelanjutan yang terkait dengan PT PMA bisa sangat besar.

Pengaturan Nominee: Strategi yang Kontroversial dan Berisiko

Pengaturan nominee melibatkan warga negara Indonesia yang memegang hak milik atas nama orang asing. Meskipun praktik ini biasa terjadi, praktik ini mempunyai risiko hukum yang signifikan dan tidak diakui secara resmi dalam hukum Indonesia.

Risiko Pengaturan Nominee

Ambiguitas Hukum: Hukum di Indonesia tidak mengakui adanya pengaturan nominee, sehingga membuat orang asing rentan terhadap sengketa hukum.

Keberlakuan Terbatas: Perjanjian yang didasarkan pada struktur nominee mungkin tidak dapat ditegakkan di pengadilan, sehingga menimbulkan potensi kerugian finansial.

Kemungkinan Penyalahgunaan: Calon dapat mengklaim kepemilikan properti, yang menyebabkan perselisihan dan komplikasi.

Opsi Visa Jangka Panjang dan Kepemilikan Properti

Pengenalan program visa jangka panjang di Indonesia, seperti Visa Rumah Kedua, telah memperluas peluang bagi orang asing untuk mendapatkan properti melalui perjanjian sewa atau struktur PT PMA. Meskipun visa ini tidak memberikan hak kepemilikan, namun memberikan stabilitas yang lebih besar untuk pengaturan properti jangka panjang.

Manfaat Visa Jangka Panjang

Tempat Tinggal Berkepanjangan: Visa jangka panjang memungkinkan orang asing untuk tinggal di Indonesia selama beberapa tahun tanpa harus sering memperbarui.

Memfasilitasi Akses Properti: Visa ini memudahkan pemegangnya untuk mengeksplorasi dan berinvestasi di pasar properti.

Pertimbangan Utama bagi Pembeli Properti Asing

Orang asing yang ingin mengakuisisi properti di Indonesia harus mengambil pendekatan yang strategis dan terinformasi dengan baik. Faktor-faktor berikut ini penting:

Libatkan Pakar Hukum: Bantuan hukum profesional sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum properti Indonesia.

Lakukan Uji Tuntas Secara Menyeluruh: Verifikasi kepemilikan properti, peraturan zonasi, dan detail hukum lainnya untuk menghindari potensi masalah.

Membangun Kemitraan Lokal: Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal dapat membantu mengatasi hambatan birokrasi dan mengidentifikasi peluang.

Tentukan Tujuan Jangka Panjang: Selaraskan strategi akuisisi properti Anda dengan tujuan pribadi atau bisnis Anda untuk memastikan investasi berkelanjutan.

Sumber: