10 Tuntutan Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat dan Cipayung di DPRD Kalbar

1. Mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden terkait pencabutan tunjangan anggota DPR RI.

2. Mendesak pemerintah untuk merevisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

3. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan persentase Dana Bagi Hasil (DBH) bagi kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.

4. Mendesak pemerintah agar transparan terhadap perhitungan dan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).

5. Mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dan meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, serta tenaga pendidik lainnya.

BACA JUGA:Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan Ingatkan Warga Waspadai Kelompok Susupan Aksi Demonstrasi

6. Mendesak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan Kapolda Kalbar Irjenpol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. untuk mengusut tuntas tindakan represif aparat terhadap massa aksi.

7. Mendesak DPR RI untuk merevisi aturan tentang syarat anggota legislatif.

8. Mendesak seluruh fraksi agar memberikan sanksi tegas kepada anggota dewan yang melakukan pelanggaran dan menciderai hati masyarakat.

9. Mendesak seluruh fraksi untuk mengedepankan meritokrasi dalam pencalonan anggota dewan.

10. Mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Barat agar melibatkan OKP, BEM, dan organisasi mahasiswa dalam rapat dengar pendapat maupun sidang paripurna.

BACA JUGA:Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Akhiri Aksi di Polda Kalbar dengan Tanda Tangan Tuntutan

Akhir Aksi dan Serah Terima Tuntutan

Aksi mahasiswa diakhiri dengan prosesi penandatanganan serah terima tuntutan. Dokumen berisi poin-poin aspirasi mahasiswa tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD Kalbar untuk diteruskan ke DPR RI dan pemerintah pusat.

Sumber: