Demo Mahasiswa FISIP Untan Pontianak di DPRD Kalbar: Suarakan Aspirasi dan Reformasi DPR-RI

Ketua DPRD Kalimantan Barat, Aloysius (baju abu-abu) dan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan (baju coklat) bersama aparat keaman saat menyambut ratusan mahasiswa dalam kegiatan aksi di gedung DPRD Kalimantan Barat, Senin 1 September 2025-Pontianak Disway-dokumen istimewa
PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Senin, 1 September 2025. Massa aksi memulai titik kumpul di Taman Digulis Untan, kemudian bergerak bersama menuju halaman DPRD Kalbar.
Aksi yang berlangsung itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Selain itu, hadir pula Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Ketua DPRD Kalimantan Barat Aloysius, serta anggota Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar. Kehadiran para pejabat daerah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi langsung antara mahasiswa dengan wakil rakyat.
BACA JUGA:Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan Ingatkan Warga Waspadai Kelompok Susupan Aksi Demonstrasi
Aksi Damai Mahasiswa FISIPOL
Pantauan Pontianak Disway di lapangan, massa aksi menjalankan demonstrasi dengan tertib dan kondusif. Mereka menyuarakan aspirasi melalui orasi, spanduk, serta pernyataan sikap. Ratusan mahasiswa menekankan bahwa aksi tersebut bukan hanya untuk kepentingan mahasiswa, melainkan juga sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat luas.
Isi Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah poin tuntutan, di antaranya:
BACA JUGA:Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Akhiri Aksi di Polda Kalbar dengan Tanda Tangan Tuntutan
1. Menuntut Reformasi DPR
- Mendesak DPR-RI mengumumkan rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan.
- Membentuk lembaga independen untuk mengevaluasi dan mengawasi DPR-RI.
- Mempertanyakan ketiadaan potongan pajak dari gaji dan tunjangan DPR-RI.
- Mengembalikan marwah DPR sebagai penyambung lidah rakyat.
- Mendesak KPK memeriksa seluruh anggota DPR pusat maupun daerah.
Sumber: