Zulfydar Zaidar Mochtar: Aspirasi Mahasiswa Soal Ketimpangan Pembangunan Harus Didengar Pusat

Meski efisiensi, ia menekankan bahwa DPRD Kalbar tetap bekerja menjawab harapan rakyat. Fraksi PAN, kata Zulfydar, sejalan dengan mahasiswa dalam mendorong pemerataan pembangunan. Salah satunya dengan memperjuangkan dana bagi hasil bumi agar porsinya lebih besar untuk daerah.

“Karena itu kita sedang berjuang agar dana bagi hasil bumi bisa diperbesar untuk pembangunan. Ini yang sedang kita perjuangkan,” ujarnya.

Lebih jauh, Zulfydar menyoroti minimnya dampak positif kekayaan sumber daya alam Kalbar terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sejarah panjang eksploitasi alam di Kalbar tidak memberi manfaat yang signifikan bagi daerah.

“Zaman kayu habis kayu ditebang, zaman karet tidak juga mendapatkan hasil yang baik. Sekarang sawit, bauksit, dan tambang, kita dapatkan apa?” katanya dengan nada kecewa.

Sebagai wakil rakyat dari dapil Kota Pontianak, Zulfydar menilai wajar bila mahasiswa merasa kecewa terhadap kondisi tersebut. Ia menegaskan pemerintah pusat harus lebih adil dalam memberikan porsi dana bagi hasil pajak sumber daya alam.

Menurutnya, Kalbar ini penghasil sawit terbesar kedua, kontribusi besar bagi pendapatan negara, tapi bagi hasilnya kecil. 

"Makanya pemerintah pusat harus mendengar dan memperhatikan aspirasi mahasiswa soal ketimpangan pembangunan ini," tuntas dia.

Lima Tuntutan Utama Kalbar Bergerak

Massa aksi menyuarakan lima tuntutan utama yang dimana dianggap mendesak untuk segera dijawab oleh pemerintah maupun DPR:

1. Pencabutan tunjangan DPR RI yang dianggap melambung tinggi dan tidak sejalan dengan kondisi rakyat.
2. Pengesahan RUU Perampasan Aset, sebagai langkah nyata pemberantasan korupsi yang hingga kini belum jelas arah penyelesaiannya.
3. Peningkatan gaji guru dan dosen, sebagai pilar pendidikan bangsa yang masih jauh dari keadilan.
4. Penyelesaian persoalan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) di Kalimantan Barat, yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat.
5. Penghentian sikap represif aparat, yang dianggap menggerus demokrasi dan hak rakyat dalam menyampaikan aspirasi.