Debat Publik Calon Gubernur Kalbar 2024, Mempercepat Peningkatan IPM Melalui Pendidikan dan Kesehatan

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2024 semakin memanas saat subtema mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dibahas. Topik ini sangat krusial, mengingat salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hingga tahun 2023, IPM Kalimantan Barat masih berada di angka 70,47, yang jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 74,39, dan menempatkan provinsi ini di peringkat 30 dari 34 provinsi di Indonesia.

Pertanyaan untuk Para Kandidat 

 Kebijakan apa yang akan Anda lakukan untuk mempercepat peningkatan IPM Kalimantan Barat?

Jawaban Muda Mahendrawan Calon Gubernur nomor urut 3, Muda Mahendrawan, menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam kebijakan pembangunan. Menurutnya, selama ini kebijakan pemerintah provinsi lebih banyak bersifat top-down, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah.

“Langkah konkret yang harus dilakukan adalah memperkuat kabupaten/kota melalui intervensi kebijakan anggaran yang tepat sasaran, seperti bantuan keuangan yang langsung menyentuh persoalan di lapangan. Untuk meningkatkan IPM, sektor kesehatan harus fokus pada peningkatan usia harapan hidup dan penanganan stunting yang masih menjadi masalah utama. Provinsi harus mengalokasikan anggaran yang menyentuh tingkat desa karena di situlah permasalahan utamanya,” ujar Muda.

BACA JUGA: Debat Publik Cagub Kalbar Soal Layanan Kesehatan, Apa Kata Mereka?

Ia juga menambahkan bahwa pendidikan juga harus mendapatkan perhatian serius, termasuk dengan memperkuat program gizi di PAUD melalui bantuan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota.

Tanggapan Sutarmidji Calon Gubernur nomor urut 1, Sutarmidji, merespons dengan menekankan pentingnya meningkatkan lamanya masa pendidikan bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu masalah utama yang mempengaruhi IPM Kalimantan Barat adalah tingginya angka putus sekolah.

“Ketika saya menjabat sebagai Gubernur, saya membangun 69 SMA/SMK baru untuk menjawab masalah kurangnya sekolah. Angka harapan hidup kita sudah lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 73,77 tahun. Namun, lamanya rata-rata belajar kita masih menjadi masalah besar. Saat ini, ada lebih dari 100.000 anak yang tidak bersekolah, dan ini harus diatasi dengan menyediakan lebih banyak sekolah,” kata Sutarmidji.

Respon Ria Norsan Calon Gubernur nomor urut 2, Ria Norsan, memberikan pandangannya dengan menyoroti empat indikator utama IPM, yakni pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, dan infrastruktur. Menurutnya, keempat indikator tersebut harus diprioritaskan dalam penyusunan anggaran pembangunan Kalimantan Barat ke depan.

BACA JUGA:Debat Cagub-Cawagub Kalbar : 3 Pasangan Beradu Visi Misi untuk Masa Depan yang Lebih Baik

“Kita perlu mendukung empat indikator ini secara bersamaan. Jika semua indikator ini diperhatikan, saya yakin IPM kita akan meningkat dengan signifikan,” tegas Norsan.

Pernyataan Penutup Muda Mahendrawan Menanggapi pendapat kedua calon lainnya, Muda Mahendrawan menambahkan bahwa IPM bukan hanya soal statistik provinsi, melainkan merupakan akumulasi dari kondisi di tingkat bawah, mulai dari desa hingga kabupaten. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil adalah memperkuat setiap kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan dalam pembangunan.

“IPM itu cerminan dari kesejahteraan di tingkat bawah, dimulai dari desa dan kecamatan hingga ke kabupaten, yang kemudian baru bisa dilihat sebagai IPM provinsi. Pemerintah provinsi tidak bisa berjalan sendiri, hanya menerima hasil tanpa intervensi yang jelas. Kolaborasi dengan kabupaten/kota adalah kunci,” pungkas Muda Mahendrawan.

Sumber: