AKBM Tolak Transmigrasi, Desak Revisi UU dan Prioritaskan Warga Lokal
Aliansi Kalimantan Barat saat sedang melakukan aksi di kantor DPRD Kalimantan Barat-Pontianak Disway-dokumen istimewa
"Transmigrasi sering disalahgunakan, seringkali kita melihat keuntungan berbisnis, bukan demi kesejahteraan warga lokal," ujar Endro.
BACA JUGA:Lasarus Tegaskan Tidak Beri Karpet Merah untuk Program Transmigrasi Baru
"Oleh karena itu kami mau Pemerintah Daerah secara kolaboratif mendata ulang wilayah-wilayah transmigrasi yang sudah ada di Kalimantan Barat," lanjutnya.
Endro menegaskan bahwa pihaknya bukan menolak pembangunan, tetapi ingin ada keberpihakan yang adil terhadap masyarakat lokal.
“Kami bukan menolak pembangunan, tapi tolong prioritaskan masyarakat lokal terlebih dahulu. Kalau tuntutan kami tidak direspons dalam dua minggu ke depan, kami akan datang lagi menuntut keadilan,” tegasnya.
“Kami sudah cukup sabar, tapi jangan anggap kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami tidak mau jadi korban kebohongan kebijakan yang hanya menguntungkan pendatang,” pungkasnya.
BACA JUGA:Pemuda Dayak Kalbar Tegas Tolak Rencana Transmigrasi: Demi Keadilan dan Masa Depan Masyarakat Lokal
Aksi damai ini ditutup dengan penyerahan petisi resmi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Petisi tersebut berisi tuntutan untuk merevisi kebijakan transmigrasi, menghapus Kalbar sebagai tujuan transmigrasi, serta mendesak pemerataan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi masyarakat lokal.
Sumber:
- Share:
