Sintang Bersiap jadi Ibu Kota: Pemekaran Kapuas Raya Semakin Dekat?

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID, Wacana pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) menjadi isu penting bagi masyarakat wilayah timur Kalimantan Barat. Masyarakat dari lima kabupaten, yaitu Sintang, Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, dan Melawi, sudah lama menantikan realisasi provinsi baru ini. Dengan luas wilayah yang mencapai 147.307 km² dan jumlah penduduk 5,4 juta jiwa, Kalimantan Barat dianggap sangat potensial untuk dimekarkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gagasan pembentukan PKR pertama kali diajukan pada 2006 atas inisiatif Bupati Sintang, dengan dukungan Gubernur dan DPRD Kalimantan Barat saat itu. Pada 2008, rencana ini mendapat dorongan politik dari Komisi II DPR RI, namun persyaratan administratif berupa rekomendasi dari Gubernur masih menjadi kendala utama. Proses pemekaran ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, yang mengatur mekanisme pembentukan daerah otonom baru (DOB).

Kabupaten Sintang, salah satu wilayah yang mengusung pemekaran, mengajukan diri sebagai calon ibu kota Provinsi Kapuas Raya. Hal ini didasarkan pada posisinya yang strategis di tengah wilayah timur Kalimantan Barat. Pemerintah daerah dan masyarakat di lima kabupaten tersebut sepakat bahwa pemekaran wilayah dapat meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Saat ini, tingkat kepadatan penduduk di Kalimantan Barat tergolong rendah, yaitu 31 jiwa/km², dengan konsentrasi penduduk lebih banyak di daerah pesisir. Daerah pedalaman yang kurang berkembang membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Pemekaran Provinsi Kapuas Raya diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. Dengan luasnya wilayah dan beragam potensi sumber daya, keberadaan provinsi baru ini dianggap dapat memberikan solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi selama ini. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari pemerintah pusat untuk merealisasikan impian mereka.

Sumber: