Pembangunan Infrastruktur Terpadu di IKN di Bawah Bimbingan Basuki Hadimuljono dan Haerul Saleh
pembangunan Ibu Kota Nusantara-setkab-
PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh melakukan pemantauan progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kalimantan Timur pada 21 Februari 2024.
BACA JUGA:Ikonik! Komeng Mendominasi DPD dengan 1,8 Juta Suara, Iwan Fals: Negeriku Semakin Menarik
Perkembangan proyek infrastruktur dasar IKN Tahap 1 mencapai 74,87%, menurut Basuki, yang menegaskan bahwa proyek ini sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah.
Kementerian PUPR telah mengawali pembangunan infrastruktur IKN sejak September 2022, termasuk kantor pemerintahan di KIPP, konektivitas, sanitasi, dan pasokan air bersih.
Pembangunan infrastruktur dasar dan bangunan pemerintahan di KIPP penting untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investasi.
Selian itu, Pemerintah menyambut baik audit BPK untuk memastikan tata kelola yang baik dalam pembangunan IKN.
Basuki dan Haerul memantau secara langsung proyek infrastruktur, termasuk jalan tol yang menjadi akses utama ke IKN.
Pembangunan IKN dibagi menjadi dua batch, dengan 89 paket proyek dan anggaran total Rp 68,57 triliun.
Batch 1 fokus pada infrastruktur yang diperlukan untuk Upacara 17 Agustus 2024, termasuk Gedung Kantor Presiden dan Istana Negara.
Batch 2 sedang berjalan dengan progres 24%, termasuk pembangunan 47 tower hunian untuk ASN, TNI, dan Polri.
Visi masa depan, Pemerintah bertekad menyelesaikan proyek batch 1 untuk persiapan Upacara 17 Agustus 2024, dan menyusun strategi untuk proyek batch 2.
BACA JUGA:Surya Paloh Berdialog dengan Presiden Jokowi, PKS: Sikap Hormat Terhadap Dinamika Politik
Pembangunan infrastruktur IKN diharapkan meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Dengan pemantauan langsung dari pejabat tinggi negara, pembangunan IKN menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Harapan besar ditujukan pada proyek ini untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan Indonesia.***
Sumber: Harian Disway