Pemkab Kubu Raya Terima Penghargaan KPK atas Pencegahan Korupsi

Rapat koordinasi yang digelar KPK RI ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, khususnya pascapelantikan kepala daerah baru. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sujiwo hadir bersama Ketua DPRD Kubu Raya guna menegaskan komitmen daerah terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

“Artinya, pemberantasan korupsi termasuk pencegahannya ini harus menjadi komitmen bersama yang terintegrasi,” ujar Sujiwo.

Sujiwo mengungkapkan bahwa dalam rakor tersebut, KPK menegaskan bahwa segala bentuk praktik pemerintahan di daerah telah teridentifikasi dengan jelas oleh lembaga antirasuah tersebut. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah kabupaten dan DPRD untuk menjaga komitmen bersama dalam pencegahan korupsi.

“Maka baik DPRD maupun pemerintah kabupaten agar kiranya kita mempunyai komitmen bersama terhadap pencegahan korupsi,” lanjutnya.

Ia juga berjanji untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan hasil rakor tersebut di Kubu Raya guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik di daerah pascapemilihan dan pelantikan kepala daerah.

“Dengan adanya rapat ini, diharapkan para kepala daerah bisa mengimplementasikan tata kelola yang baik di wilayah masing-masing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada,” jelas Setyo.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rakor ini juga menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. “Harapan berikutnya ini bisa menjadi sebuah sarana kolaborasi, koordinasi, dan kerja sama antara para kepala daerah dengan KPK RI,” pungkasnya.

Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya semakin memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.