Proyek Lisdes di Landak Mangkrak Sejak 2023: Kepala Desa, PLN dan DPR Gelar Pertemuan

PONTIANAKINFO.COM, LANDAK - Pertemuan penting antara  Kepala Desa Sejowet dari Kabupaten Landak dengan pihak PLN UP2K Pontianak digelar pada Jumat, 21 November 2025. Pertemuan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Landak dari Komisi I dan Komisi III, guna meminta klarifikasi mendalam mengenai keterlambatan program Listrik Masuk Desa (Lisdes) yang hingga kini belum terealisasi di sejumlah desa, terutama Desa Sejowet.

Dalam pertemuan itu, Siel selaku Kepala Desa Sejowet memberikan pemaparan lengkap tentang kondisi proyek yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun namun tidak kunjung selesai. Informasi tersebut mempertegas adanya sejumlah persoalan serius yang perlu segera ditindaklanjuti oleh PLN dan pemerintah daerah.

Dia menjelaskan bahwa proyek Lisdes di wilayahnya dimulai pada September 2023. Pengerjaan dimulai dengan pendirian tiang beton dan berjalan bertahap.

“Pertama kali mobil melangsir 39 batang tiang. Setelah itu berlanjut sampai ke pusat desa, total sekitar 265 batang tiang beton berdiri,” ungkapnya.

BACA JUGA:Proyek Lisdes di Landak Mangkrak Sejak 2023: Kepala Desa, PLN dan DPR Gelar Pertemuan

Namun setelah pendirian tiang TM dan sebagian tiang TR, proyek seperti berhenti total. Tidak ada pemasangan kabel, tidak ada pembangunan gardu, dan tidak ada kelanjutan tahapan lainnya.

Saat ditanya mengenai penyebab utama proyek tidak berjalan, pihak UP2K menurut Kades menyampaikan alasan efisiensi dan ketiadaan anggaran. Namun, penjelasan ini dianggap tidak logis karena terdapat desa lain yang justru tidak masuk dalam daftar prioritas tetapi sudah teraliri listrik 100 persen.

“Aneh, desa lain yang tidak masuk data malah selesai lebih cepat. Sementara kami sudah tiga tahun menunggu.” tegas Kades Sejowet.

Ia juga menyinggung adanya informasi dari vendor lapangan yang mengaku pembayaran sering terlambat, sehingga pekerjaan berjalan tersendat-sendat.

BACA JUGA:Membedah Program GMD Gubernur Kalbar Ria Norsan: Bikin SIM dan Paspor Kini Cukup di Kantor Desa

Menurut kades, pemerintah daerah sebenarnya mendukung penuh percepatan Lisdes, namun secara teknis ia tidak mengetahui bagaimana pola koordinasi antara pemda dan PLN.

Lebih parah lagi, tidak ada revisi timeline maupun pemberitahuan resmi kepada masyarakat terkait keterlambatan tersebut.

“Yang kami tahu pekerjaan ini sepaket dan berjalan sampai selesai. Tapi faktanya berhenti tiba-tiba dan tidak ada penjelasan,” ujarnya.

Ketika ditanya apa langkah konkret PLN selama tiga tahun terakhir, jawabannya tegas:

Sumber: